fbpx
Donasi Web Donasi Web

Siapakah Yang Berhak Menerapkan Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi?

Siapakah Yang Berhak Menerapkan Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi?

Imam Syathibi berkata: “Memikirkan buah suatu perbuatan adalah sangat penting dalam pandangan syari’at, baik perbuatan tersebut benar atau salah, sebab seorang alim tidak bisa menghukumi secara benar tentang suatu perbuatan kecuali setelah melihat buah yang dihasilkan dari perbuatan tersebut berupa kebaikan atau keburukan” (Al-Muwafaqot, 4/194).

Akhir-akhir ini kami banyak mendapati narasi-narasi baik secara terangan-terangan atau terselubung malu-malu tentang pembenaran aksi penerapan eksekusi hukuman mati secara individual tanpa wewenang pemimpin. Tentu saja, ini sangat berbahaya sekali karena bisa menjurus kepada kerusakan dan kekacauan. Bayangkan saja, kalau setiap kali ada yang menghina Nabi lalu setiap orang boleh main hakim sendiri dan membunuhnya. Apakah para penulis tersebut mau memikul tanggung jawab atas kekacauan yang terjadi?! Ataukah dia siap mengamalkan isi tulisannya tersebut?!

Perlu digarisbawahi di sini bahwa pembahasan ini bersifat umum, bukan hanya kasus yang sedang viral sekarang saja, sehingga jangan disalahpahami bahwa tulisan ini bertujuan membela penghina Nabi (Naudzu billahi min dzalika) dan tidak membela kehormatan saudara kita muslim yang telah mengorbankan nyawanya demi membela Nabi.

Kami sudah katakan dalam tulisan-tulisan sebelumnya, bahwa beliau sudah meninggal dunia, urusannya di akherat kita serahkan kepada Allah, hanya sebagai sesama muslim mari kita doakan semoga Allah mengampuni ijtihadnya dan semoga Allah memasukkannya ke surga berkat kecemburuannya kepada Nabi.

Namun pembahasan kita di sini tentang perbuatan dan langkah yang diambil yaitu mengeksekusi sendiri penghina Nabi padahal bukan wewenangnya sehingga justru malah menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Maka agar hal tersebut tidak terjadi lagi dan tidak ditiru oleh yang lain, berikut ini kami ulas masalah ini secara singkat agar kita faham masalah ini dengan baik.

Hukuman Bagi Penghina Nabi

Ketahuilah wahai saudaraku -semoga Allah memberkahimu- bahwa para ulama telah sepakat mengatakan bahwa penghina Nabi adalah kafir dan hukumannya adalah dibunuh sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundzir dalam Al-Ijma’ (hlm. 76).

Al-Khathabi mengatakan: “Sharimul Maslul ‘ala Syatimi Rasul hlm. 4 karya Ibnu Taimiyyah).

Sahnun mengatakan: “Para ulama sepakat bahwa pencela Nabi adalah kafir dan terancam dengan siksa Allah. Hukumannya adalah dibunuh” (Asy-Syifa bi Ta’rifi Huquqil Musthafa hlm. 576 karya Al-Qadhi ‘Iyadh).

Siapakah Yang Menerapkan Hukuman?

Para ulama bersepakat bahwa eksekusi penerapan hukum hudud adalah wewenang pemimpin, hakim atau wakilnya yang bertanggung jawab mengurusi itu.

Dahulu di masa Nabi hidup, beliau langsung yang menangani itu. Tatkala beliau wafat, ditangani oleh para pemimpin dan hakim setelahnya dari kalangan sahabat dan tabi’in dan setelah mereka.

Tujuan dan hikmahnya jelas sekali, karena seandainya eksekusi penerapan hukum bagi orang murtad, pezina, pembunuh, dan sebagainya diserahkan kepada masing-masing individu orang, maka yang terjadi adalah kekacauan dan kerusakan, serta pertumpahan darah di tengah masyarakat, karena hukum rimba dan main hakim sendiri.

Ibnu Abi Syaibah membuat bab dalam kitabnya Al Mushannaf (6/429-430) dengan judul ”Eksekusi hukuman mati adalah wewenang pemimpin”. Lalu beliau membawakan beberapa atsar berikut:

عن عبد الرحمن بن زيد قال : قال سليمان : ” أما الدم فيقضي فيه عمر”

Dari Abdurrahman bin Zaid, Sulaiman berkata: “Adapun urusan eksekusi nyawa maka Umar yang memutuskan”.

عن النزال بن سبرة قال : ” كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دوني ” .

Dari Nizal bin Saburah berkata: “Umar menulis surat kepada para panglima pasukan perang agar tidak mengeksekusi nyawa tanpa sepengetahuanku (Umar)”.

عن ابن سيرين قال : ” كان لا يُقضَى في دم دون أمير المؤمنين ” .

Ibnu Sirin berkata: “Tidak boleh diputuskan tentang eksekusi mati tanpa izin amirul mukminin (pemimpin)”.

Penjelasan Ulama-Ulama Madzhab

Inilah yang sudah mapan dalam kitab-kitab madzhab oleh para ulama dan imam yang mutabar bahwa penerapan hudud harus melalui qadhi/hakim pengadilan yang mendapatkan wewenang dari pemimpin.
Al-Kasani Al Hanafi berkata ketika membahas tentang syarat penerapan had:

أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام

“Yang mengeksekusi had adalah imam (pemimpin tertinggi) atau yang diserahi oleh pemimpin.” (Bada’iu Shana’i, 7/57).

Dalam kitab Mawahibul Jalil (3/358), salah satu kitab madzhab Maliki:

” كان الأصل يقتضي أن يجوز لكل أحد القيام بحق الله تعالى في ذلك ، لكن الشرع فوضه إلى الأئمة ، كي لا يوقع الاستبداد به في الفتن ” انتهى.

”Hukum asalnya, boleh bagi seorang melakukan hak Allah dalam hal tersebut, namun syariat menyerahkannya kepada pemimpin agar tidak terjadi kekacauan dan fitnah.”

Dalam kitab I’anah Thalibin (4/157), salah satu kitab madzhab Syafi’i:

إن لم يتب المرتد قتل كفرا لا حدا ، فلا يجب غسله ولا تكفينه ، ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه عنهم بالردة ، أي : قَتَلَه الحاكم ، فلو قتله غيره عُزِّر لافتياته على الإمام [أي : لتعديه على حق الإمام] ” انتهى.

”Jika orang murtad tidak bertaubat maka dia dibunuh karena kekufurannya bukan karena had, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalati dan tidak dikubur di kuburan kaum muslimin karena telah murtad.
Dieksekusi bunuh oleh hakim, seandainya orang lain yang mengeksekusinya maka dia dita’zir (diberi hukuman) karena melangkahi hak pemimpin.”

Ibnu Qudamah Al Hanbali berkata:

قتل المرتد إلى الإمام ، حرا كان أو عبدا ، وهذا قول عامة أهل العلم ، إلا الشافعي ، في أحد الوجهين في العبد

”Eksekusi mati bagi murtad diserahkan kepada imam, baik dia merdeka maupun budak, ini merupakan pendapat mayoritas ulama, kecuali Syafi’i dalam salah pendapatnya jika dia budak” (Al Mughni, 8/9).

Bagaimana kalau pemerintahnya tidak menghukum semestinya? Al Hafizh Ibnu Rajab berkata:

” لا يجوز الافتئات عَلَى الأئمة ونوابهم ، ولا إظهار مخالفتهم ، ولو كانوا مفرطين في نفس الأمر ، فإن تفريطهم عليهم لا عَلَى من لم يفرط ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة: ( يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم ) خرَّجه البخاري

”Tidak boleh melangkahi wewenang pemimpin dan pihak berwenang, sekalipun mereka menyepelekan hukuman tersebut, sebab dosa ditanggung mereka yang menyepelekan bukan bagi yang tidak menyepelekan sebagaimana sabda Nabi tentang para pemimpin: “Mereka shalat mengimami kalian. Jika benar maka pahalanya untuk kalian dan mereka. Jika mereka salah, maka pahala untuk kalian dan dosa ditanggung mereka, sebagaimana dalam riwayat Bukhari” (Majmu Rosail Ibnu Rajab 2/608).

Demikianlah cuplikan nukilan keterangan ulama dan masih banyak lagi lainnya. Semuanya menegaskan bahwa penerapan hukum had dan eksekusi hukuman mati bagi murtad adalah wewenang pemimpin, bukan konsumsi masyarakat umum, baik dalam kondisi lemah maupun kuat, karena hal itu akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan main hakim sendiri dengan alasan telah murtad, padahal itu butuh pembuktian dan bukan wilayah masyarakat umum yang tidak mengerti perincian hukum riddah, apa faktor penyebabnya dan penghalangnya dan bagaimana hukumnya dalam kitab fiqih dan lain sebagainya.

Menjawab Kerancuan

Adapun peristiwa-peristiwa dalam sirah dan sunnah nabi yang membunuh penghina Nabi, hal itu tidak bertentangan dengan penjelasan di atas, karena hal itu terjadi dengan perintah Nabi setelah dipastikan oleh beliau, sebab di zaman Nabi hidup, beliaulah yang berwenang menangani hukum dan kepemimpinan sekaligus kenabian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الحدود بعلمه ، ولا بخبر الواحد، ولا بمجرد الوحي ، ولا بالدلائل والشواهد ، حتى يثبت الموجب للحد ، ببينة أو إقرار” انتهى

”Nabi tidak menerapkan hudud dengan ilmunya, berita seseorang, sekedar wahyu, atau dalil dan bukti sehingga betul-betul terbukti faktor yang mengharuskan ditegakkannya hukuman untuknya baik dengan bukti, saksi atau pengakuan” (Ash Sharimul Maslul).

Maka barangsiapa yang melangkahi wewenang pengadilan di zaman ini sehingga menerapkan hukum hudud sendiri dengan alasan peristiwa-peristiwa dalam sunnah nabawiyyah, maka sungguh dia telah berpegang dengan alasan yang lemah sekali.
Sebab, para sahabat mulia yang membunuh kaum murtaddin atau penghina Nabi, mereka melakukan hal itu setelah adanya izin dari Nabi sebelumnya atau dengan persetujuan Nabi setelah itu, dan itu termasuk keputusan pemimpin juga.
Semoga dengan penjelasan ini kita menjadi faham dan bijak, tidak gegabah dalam bertindak sehingga menimbulkan kerusakan lebih besar, sebab kaidah yang disebutkan para ulama tidak boleh mengingkari kemungkaran jika malah menimbulkan madharat yang lebih besar.
Wallahu a’lam.
***
Tulisan ini banyak mengambil faedah dari pembahasan dalam link berikut: https://islamqa.info/ar/answers/228482

Penulis: Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As Sidawi

Artikel Muslimah.or.id

Sahabat muslimah, yuk berdakwah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut silakan klik disini. Jazakallahu khaira

🔍 Berkata Baik Atau Diam, Bisa Jadi Kamu Membenci Sesuatu, Istri Bekerja Suami Tidak Memberi Nafkah, Macam Macam Darah Nifas, Arti Nama Athallah, Pil Penunda Haid, Cadar Bugil, Ustadz Abdul Hakim, Bacaan Shalat Witir 3 Rakaat, 3commas

Donasi masjid al ashri pogung rejo

Donasi Masjid Pogung Dalangan

 

Profil penulis

Leave a Reply