Solusi syariat dalam menghadapi nusyūz
Tujuan syariat bukan menghukum, tetapi memperbaiki. Salah satu kesalahan dalam memahami hukum-hukum Islam tentang nusyūz adalah membacanya semata sebagai sistem sanksi dan hukuman. Seolah-olah syariat hadir untuk mencari siapa yang salah, lalu menghukumnya. Padahal, jika kita membaca nash-nash Al-Qur’an dan hadis secara menyeluruh, gambaran yang muncul justru sebaliknya.
Syariat Islam dalam menghadapi nusyūz hadir dengan satu orientasi utama: al-iṣlāḥ (perbaikan). Bukan pembalasan, bukan pembuktian siapa yang menang dan siapa yang kalah, dan bukan pula alat legitimasi untuk melampiaskan kemarahan yang terpendam.
Ini tampak jelas dari bagaimana Al-Qur’an mengakhiri pembahasan tentang penanganan nusyūz istri dalam QS. An-Nisā’: 34 (yang artinya), “Jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”
Demikian pula ketika Al-Qur’an membahas penanganan nusyūz suami dalam QS. An-Nisā’: 128 (yang artinya), “Maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik.”
As-ṣulḥu khayrun, perdamaian itu lebih baik. Inilah prinsip agung yang merangkum semangat syariat dalam menghadapi seluruh persoalan rumah tangga, termasuk nusyūz.
Prinsip-prinsip umum penyelesaian konflik dalam Islam
Iṣlāḥ (perdamaian)
Iṣlāḥ (إصلاح) — yang berarti memperbaiki, mendamaikan, dan memulihkan — adalah prinsip paling mendasar dalam penyelesaian konflik menurut Islam. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Dan jika kamu khawatir terjadi perselisihan antara keduanya, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.” (QS. An-Nisāʾ: 35)
Prinsip ini menekankan:
1) Mediasi aktif oleh pihak ketiga yang netral dan memahami konteks rumah tangga.
2) Islāḥbukan hanya menghentikan pertengkaran untuk sementara. Islāḥ berarti memperbaiki hubungan dengan mencari akar masalah, saling meminta maaf, dan sama-sama berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik.
3) Saat ini,islāḥ dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, dengan mengikuti konseling pernikahan, berkonsultasi dengan konselor atau ustaz yang memahami syariat, atau meminta bantuan mediator keluarga maupun lembaga seperti Pengadilan Agama untuk membantu menyelesaikan konflik secara adil.
Musyawarah, suara kedua pihak harus didengar
Musyawarah adalah mekanisme pengambilan keputusan yang diajarkan Islam dalam urusan publik maupun privat. Musyawarah yang sehat dalam konteks penanganan nusyūz memiliki beberapa syarat penting yang disebutkan para ulama:
1) Dilakukan dalam suasana yang tenang, bukan di puncak kemarahan. Para ulama fikih dan konselor keluarga Islam menekankan bahwa pembicaraan dalam kondisi emosi yang memuncak hampir selalu memperburuk keadaan, bukan memperbaikinya.
2) Masing-masing pihak berbicara dengan jujur tentang apa yang dirasakan dan apa yang diharapkan, tanpa menyerang, tanpa merendahkan, dan tanpa mengungkit masa lalu yang tidak relevan.
3) Keduanya sama-sama berkomitmen bahwa tujuan pembicaraan adalah mencari solusi, bukan mencari kemenangan. (At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa as-Syarī’ah wa al-Manhaj, tafsir QS. An-Nisā’ [4]: 35, 5: 35)
Keadilan (‘adl)
Keadilan dalam Islam adalah salah satu nilai paling sentral dalam Islam, dan ia harus menjadi jiwa dari setiap proses penanganan nusyūz. Keadilan di sini mencakup dua dimensi penting.
Dimensi pertama: adil dalam menilai situasi. Sebelum mengambil langkah apapun, kedua pihak, termasuk pihak ketiga yang dimintai bantuan, harus memastikan bahwa mereka memahami situasi secara utuh dan tidak memihak sebelum mendengar kedua sisi cerita.
Dimensi kedua: adil dalam penanganan. Langkah-langkah yang diambil harus proporsional, tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Syariat menetapkan tahapan yang bertingkat justru untuk memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan kadar masalah yang dihadapi. (Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, 7: 385–390)
Menjaga hak kedua belah pihak
Prinsip terakhir ini adalah muara dari tiga prinsip sebelumnya. Seluruh mekanisme penanganan nusyūz dalam Islam dirancang untuk memastikan bahwa hak kedua belah pihak terlindungi, bukan hanya hak pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga hak pihak yang dituduh. Pihak yang merasa haknya dilanggar berhak mendapatkan perbaikan dan pemulihan. Namun pihak yang dituduh nusyūz juga berhak untuk didengar, untuk diperlakukan secara proporsional, dan untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri sebelum sanksi yang lebih berat dijatuhkan. (Al-Aḥwāl as-Shakhṣiyyah, hal. 345–350)
Wallahu Ta’ala a’lam. Semoga bermanfaat.
[Bersambung]
***
Penulis: Junaidi Abu Isa
Artikel Muslimah.or.id




